TENTANG KEANGGOTAAN KOPERASI

Menimbang :

a. Bahwa Koperasi Konsumen Peduli Bangsa Sejahtera sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan memerlukan sistem keanggotaan yang tertib, transparan, dan akuntabel;

b. Bahwa keberlangsungan dan kepercayaan terhadap koperasi sangat ditentukan oleh kualitas, integritas, dan partisipasi aktif anggota;

c. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban anggota, perlu ditetapkan Peraturan Khusus tentang Keanggotaan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Pemerintah terkait usaha koperasi yang berlaku;

3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM terkait pengawasan, simpan pinjam, dan kelembagaan koperasi;

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Konsumen Peduli Bangsa Sejahtera;

5. Keputusan Rapat Anggota Tahunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN KHUSUS TENTANG KEANGGOTAAN KOPERASI KONSUMEN PEDULI BANGSA SEJAHTERA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah Koperasi Konsumen Peduli Bangsa Sejahtera, yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM.;

2. Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi;

3. Pengurus adalah pihak yang dipilih untuk menjalankan operasional koperasi;

4. Pengawas adalah pihak yang bertugas melakukan pengawasan;

5. Simpanan adalah kontribusi modal anggota berupa simpanan pokok, wajib, dan sukarela;

6. SHU adalah Sisa Hasil Usaha koperasi;

7. Sistem Digital Koperasi adalah sistem berbasis website/aplikasi untuk pengelolaan anggota;

BAB II

AZAS DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

1. Keanggotaan bersifat:

   • Sukarela dan terbuka;

   • Non-diskriminatif;

   • Tidak dapat dipindahtangankan;

2. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama;

3. Keanggotaan didasarkan pada:

   • Prinsip kekeluargaan;

   • Gotong royong;

   • Partisipasi aktif;

BAB III

JENIS KEANGGOTAAN

Pasal 3

Jenis keanggotaan terdiri dari:

1. Anggota Biasa

   • Memenuhi seluruh syarat keanggotaan;

   • Memiliki hak penuh termasuk hak suara;

2. Anggota Luar Biasa

   • Tidak memenuhi seluruh syarat administratif;

   • Tidak memiliki hak suara dalam Rapat Anggota;

3. Anggota Kehormatan (opsional)

   • Ditetapkan oleh Rapat Anggota;

   • Tidak memiliki kewajiban simpanan;

BAB IV 

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Syarat menjadi anggota:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Cakap hukum;

3. Memiliki kegiatan ekonomi/usaha;

4. Bersedia mematuhi AD/ART dan peraturan koperasi;

5. Mengisi formulir pendaftaran (offline/online);

6. Melampirkan identitas resmi (KTP);

7. Membayar:

   • Simpanan Pokok: Rp100.000

   • Simpanan Wajib: Rp25.000/bulan

   • Simpanan Sukarela sesuai ketentuan;

BAB V

PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Pendaftaran dapat dilakukan secara:

   • Online melalui website koperasi;

   • Offline melalui kantor/unit koperasi;

2. Pengurus melakukan verifikasi data;

3. Keanggotaan sah setelah:

   • Disetujui pengurus;

   • Melunasi kewajiban simpanan awal;

   • Tercatat dalam database koperasi;

BAB VI 

HAK ANGGOTA

Pasal 6

Anggota berhak:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus/pengawas;

3. Mendapatkan pelayanan koperasi;

4. Mendapatkan SHU sesuai partisipasi;

5. Mendapatkan informasi transparan tentang koperasi;

6. Mengajukan usulan atau kritik;

BAB VIII

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Anggota wajib:

1. Mematuhi AD/ART dan peraturan koperasi;

2. Membayar simpanan tepat waktu;

3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha;

4. Menjaga nama baik koperasi;

5. Menghadiri Rapat Anggota;

BAB VIII

SANKSI KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Anggota yang melanggar dikenakan sanksi:

   • Teguran lisan;

   • Teguran tertulis;

   • Pembatasan layanan;

   • Pemberhentian;

2. Sanksi diberikan secara bertahap dan proporsional;

3. Anggota berhak melakukan pembelaan diri;

BAB IX

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan berakhir jika:

1. Meninggal dunia;

2. Mengundurkan diri;

3. Diberhentikan;

4. Tidak aktif dalam jangka waktu tertentu;

5. Melanggar ketentuan koperasi;

PENGEMBALIAN HAK ANGGOTA

Pasal 10

1. Simpanan anggota dikembalikan sesuai ketentuan;
2. Pengembalian dilakukan setelah kewajiban diselesaikan;
3. Waktu pengembalian diatur oleh pengurus;

KETENTUAN DIGITAL & DATA

Pasal 11

1. Data anggota disimpan secara digital;

2. Koperasi menjamin kerahasiaan data;

3. Anggota wajib menjaga keamanan akun masing-masing;

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman resmi keanggotaan koperasi.